Rabu, 10 April 2013

HAM



Pengertian HAM di Indonesia

HAM  (Hak Asasi Manusia) adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat siapa pun. Sebagai warga negara yang baik kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.
Melanggar HAM seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengurus permasalahan seputar hak asasi manusia yaitu Komnas HAM.

SEJARAH NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Deklarasi HAM yang dicetuskan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948, tidak berlebihan jika dikatakan sebagai puncak peradaban umat manusia setelah dunia mengalami malapetaka akibat kekejaman dan keaiban yang dilakukan negara-negara Fasis dan Nazi Jerman dalam Perang Dunia II.
Deklarasi HAM sedunia itu mengandung makana ganda, baik ke luar (antar negara-negara) maupun ke dalam (antar negara-bangsa), berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan di negara-negaranya masing-masing. Makna ke luar adalah berupa komitmen untuk saling menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antar negara-bangsa, agar terhindar dan tidak terjerumus lagi dalam malapetaka peperangan yang dapat menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Sedangkan makna ke dalam, mengandung pengertian bahwa Deklarasi HAM seduania itu harus senantiasa menjadi kriteria objektif oleh rakyat dari masing-masing negara dalam menilai setiap kebijakan yang dikelauarkan oleh pemerintahnya.
Bagi negara-negara anggota PBB, Deklarasi itu sifatnya mengikat. Dengan demikian setiap pelanggaran atau penyimpangan dari Deklarasi HAM sedunia di suatu negara anggota PBB bukan semata-mata menjadi masalah intern rakyat dari negara yang bersangkutan, melainkan juga merupakan masalah bagi rakyat dan pemerintahan negara-negara anggota PBB lainnya. Mereka absah mempersoalkan dan mengadukan pemerintah pelanggar HAM di suatu negara ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM internasional lainnya unuk mengutuk bahkan menjatuhkan sanksi internasional terhadap pemerintah yang bersangkutan.
Adapun hakikat universalitas HAM yang sesungguhnya, bahwa ke-30 pasal yang termaktub dalam Deklarasi HAM sedunia itu adalah standar nilai kemanusiaan yang berlaku bagi siapapun, dari kelas sosial dan latar belakang primordial apa pun serta bertempat tinggal di mana pun di muka bumi ini. Semua manusia adalah sama. Semua kandungan nilai-nilainya berlaku untuk semua.



Pasal-pasal yang terdapat di dalam bab 10 UUD 1945 tentang HAM

BAB XA
HAK ASASI MANUSIA
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B
(1)     Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2)     Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C
(1)     Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kese-jahteraan umat manusia.
(2)     Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mem-bangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D
(1)     Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
(2)     Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3)     Setiap  warga  negara  berhak  memperoleh   kesem-patan  yang  sama  dalam pemerintahan.
(4)     Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E
(1)     Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
(2)     Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keper-cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
(3)     Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.



Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G
(1)     Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
(2)     Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H
(1)     Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
(2)     Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3)     Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4)     Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I
(1)     Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemer-dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2)     Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan  perlindungan  terhadap  perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
(3)     Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4)     Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5)     Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.


Pasal 28J
(1)     Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)     Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.


Penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan, dan pemajuannya ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Indonesia bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap penting HAM sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat demokrasi, dan tingkat kema-juan suatu negara. Rumusan HAM yang telah ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilengkapi dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang berkembang sampai saat ini.
Masuknya rumusan HAM ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menjadi Undang-Undang Dasar yang makin modern dan makin demokratis.
Dengan adanya rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin.
Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia ber-pandangan bahwa HAM harus memperhatikan karak-teristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak.
Dalam Bab tentang Hak Asasi Manusia terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat, yaitu Pasal 28I dan Pasal 28J. Keberadaan Pasal 28J dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I.
Pasal 28I mengatur beberapa hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, termasuk di dalamnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.
Sedangkan Pasal 28J memberikan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Rumusan HAM yang masuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu:
1)    HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan;
2)    HAM berkaitan dengan keluarga;
3)    HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi;
4)    HAM berkaitan dengan pekerjaan;
5)    HAM berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan, kebebasan bersikap, berpendapat, dan berserikat;
6)    HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi;
7)    HAM berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajat
dan martabat manusia;
8)    HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial;
9)    HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan;
10)    HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak lain.
Jika rumusan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu diim-plementasikan secara konsisten, baik oleh negara maupun oleh rakyat, diharapkan laju peningkatan kualitas peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan dengan tanpa adanya rumusan jaminan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut saya peranan hukum di Indonesia belom berjalan dengan baik, karena masih banyak kasus-kasus hukum yang tidak diselesaikan dengan adil.
Contoh kasus hukum di Indonesia yang paling heboh dan menyita perhatian media dan masyarakat luas adalah kasus hukum prita mulyasari. Prita mulyasari telah didakwa melakukan peencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang. Pengadilan Negeri Tangerang sempat memutus bebas Prita Mulyasari, namun oleh Mahkamah Agung Prita Mulyasari divonis hukuman selama enam bulan dengan masa percobaan selama satu tahun.


  
Sumber :


Selasa, 19 Maret 2013

Pengertian dan Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara

Pengertian Bangsa dan Negara
Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi.
Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan kesetiakawanan yang Agung.
Menurut F.RAtzel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu.
Menurut Hans Kohn, bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah.

Negara adalah organisasi sekelompok/beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya pemerintah yang mengurus tata tertib.
Menurut  Plato, negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beranekaragam.
Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.
Menurut Prof. R. Djoko Soetono, SH, negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintah yang sama.

2.      Teori Terbentuknya Negara
Terdapat 3 teori, yaitu :
a.      Teori Kenyataan, timbulnya Negara adalah kenyataan. Ketika unsur Negara terpenuhi, pada saat itu negara menjadi kenyataan.
b.      Teori Hukum Alam, terdapat pola pikir di masa plato serta aristoteles kondisi alam tumbuhnya manusia berkembangnya suatu negara.
c.       Teori Ketuhanan, segala sesuatu merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
d.      Teori Perjanjian Masyarakat, dimana manusia dihadapkan oleh kondisi alam serta timbullah suatu kekerasan.
e.      Teori Kekuasaan, karena orang yang berkuasa adalah orang kuat yang pertama mendirikan negara.
f.        Teori Hukum Murni. Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang berifat memaksa. Kehendak negara adalah kehendak hukum.
g.      Teori  Modern. Menurut Kranenburg, hakikatnya negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa.

3.      Unsur Negara
Ada 3 unsur negara :
a.      Rakyat yang berdaulat.
Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara.
b.      Wilayah.
Wilayah adalah daerah yang dikuasai atau menjadi territorial dari sebuah kedaulatan.
c.       Pemerintah yang berdaulat.
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
d.      Pengakuan dari negara lain.
Pengakuan ini meliputi 2 pengakuan, yaitu :
-          Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan negara baru yang telah memenuhi unsur konsititutif.
-          Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap sah berdirinya suatu negara menurut hukum internasional.

4.      Bentuk Negara
a.      Negara kesatuan
Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu :
-          Sentralisasi
Kerugian :
·         Pekerjaan pemerintah pusat sering terhambat
·         Peraturan/kebijakan dari pusat tidak sesuai dengan keadaan/kebutuhan daerah
·         Daerah-daerah lebih bersifat pasif
·         Rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya
·         Keputusan pemerintah pusat sering terlambat
Keuntungan :
·         Adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara
·         Adanya kesederhanaan hukum
·         Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara

-          Desentralisasi
Kerugian :
Ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan
Keuntungan :
·         Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah tersebut
·         Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut
·         Pekerjaan pemerintah pusat berjalan lancer
·         Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerah akan meningkat
·         Penghemat biaya
b.      Negara serikat
Negara serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
Ciri negara serikat :
·         Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian
·         Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat
·         Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat yang diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal

5.      Pemahaman tentang demokrasi
a.      Konsep demokrasi
Demokrasi merupaka wujud kebersamaan dalam negara juga meruapakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara karena sistem kekuasaan yang berlaku adalah “res publica” dari,oleh, dan untuk rakyat.
b.      Bentuk demokrasi dalam pengertian sistem pemerintah negara
Setiapa negara mempunyai cirri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan , kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapai. Bentuk demokrasi dalam sistem pemerintah negara, antara lain :
·         Pemerintahan Monarki
Monarki mutlak (absolute), monarki konstitusional, dan monarki parlementer.
·         Pemerintahan Republik
Pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat)
c.       Klarifikasi sistem pemerintah
Istilah sistem pemerintahan terdiri dari dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan , terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian maupun hubungan fungsional keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik , maka akan mempengaruhi keseluruhannya.
      Sistem pemerintahan di dunia dibagi atas pemerintahan parlementer dan presidensial. Umumnya negara di dunia menganut salah satu dari pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua pemerintahan tersebut.
      Penggolongan kedua sistem pemerintahan didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan lesgislatif. Digolongkan sebagai sistem pemerintahan parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Digolongkan sebagai sistem pemerintahan presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung lesgislatif.

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.



sumber :

Pengertian dan Pemahaman Tentang Bangsa dan Negara

Pengertian Bangsa dan Negara
Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi.
Menurut Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan kesetiakawanan yang Agung.
Menurut F.RAtzel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu.
Menurut Hans Kohn, bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah.

Negara adalah organisasi sekelompok/beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya pemerintah yang mengurus tata tertib.
Menurut  Plato, negara adalah persekutuan manusia yang muncul karena adanya keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhan yang beranekaragam.
Menurut Aristoteles, negara adalah persekutuan manusia dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya.
Menurut Prof. R. Djoko Soetono, SH, negara adalah organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah pemerintah yang sama.

2.      Teori Terbentuknya Negara
Terdapat 3 teori, yaitu :
a.      Teori Kenyataan, timbulnya Negara adalah kenyataan. Ketika unsur Negara terpenuhi, pada saat itu negara menjadi kenyataan.
b.      Teori Hukum Alam, terdapat pola pikir di masa plato serta aristoteles kondisi alam tumbuhnya manusia berkembangnya suatu negara.
c.       Teori Ketuhanan, segala sesuatu merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
d.      Teori Perjanjian Masyarakat, dimana manusia dihadapkan oleh kondisi alam serta timbullah suatu kekerasan.
e.      Teori Kekuasaan, karena orang yang berkuasa adalah orang kuat yang pertama mendirikan negara.
f.        Teori Hukum Murni. Menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang berifat memaksa. Kehendak negara adalah kehendak hukum.
g.      Teori  Modern. Menurut Kranenburg, hakikatnya negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa.

3.      Unsur Negara
Ada 3 unsur negara :
a.      Rakyat yang berdaulat.
Rakyat adalah semua orang yang berada di wilayah suatu negara.
b.      Wilayah.
Wilayah adalah daerah yang dikuasai atau menjadi territorial dari sebuah kedaulatan.
c.       Pemerintah yang berdaulat.
Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.
d.      Pengakuan dari negara lain.
Pengakuan ini meliputi 2 pengakuan, yaitu :
-          Pengakuan de facto adalah pengakuan berdasarkan kenyataan negara baru yang telah memenuhi unsur konsititutif.
-          Pengakuan de jure adalah pengakuan terhadap sah berdirinya suatu negara menurut hukum internasional.

4.      Bentuk Negara
a.      Negara kesatuan
Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat.
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu :
-          Sentralisasi
Kerugian :
·         Pekerjaan pemerintah pusat sering terhambat
·         Peraturan/kebijakan dari pusat tidak sesuai dengan keadaan/kebutuhan daerah
·         Daerah-daerah lebih bersifat pasif
·         Rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung jawab tentang daerahnya
·         Keputusan pemerintah pusat sering terlambat
Keuntungan :
·         Adanya keseragaman peraturan di seluruh wilayah negara
·         Adanya kesederhanaan hukum
·         Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara

-          Desentralisasi
Kerugian :
Ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan
Keuntungan :
·         Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah tersebut
·         Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah tersebut
·         Pekerjaan pemerintah pusat berjalan lancer
·         Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerah akan meningkat
·         Penghemat biaya
b.      Negara serikat
Negara serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
Ciri negara serikat :
·         Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian
·         Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat
·         Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat yang diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal

5.      Pemahaman tentang demokrasi
a.      Konsep demokrasi
Demokrasi merupaka wujud kebersamaan dalam negara juga meruapakan hak sekaligus kewajiban bagi warga negara karena sistem kekuasaan yang berlaku adalah “res publica” dari,oleh, dan untuk rakyat.
b.      Bentuk demokrasi dalam pengertian sistem pemerintah negara
Setiapa negara mempunyai cirri khas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat atau demokrasinya. Hal ini ditentukan oleh sejarah negara yang bersangkutan , kebudayaan, pandangan hidup, serta tujuan yang ingin dicapai. Bentuk demokrasi dalam sistem pemerintah negara, antara lain :
·         Pemerintahan Monarki
Monarki mutlak (absolute), monarki konstitusional, dan monarki parlementer.
·         Pemerintahan Republik
Pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak (rakyat)
c.       Klarifikasi sistem pemerintah
Istilah sistem pemerintahan terdiri dari dua kata “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan , terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian maupun hubungan fungsional keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik , maka akan mempengaruhi keseluruhannya.
      Sistem pemerintahan di dunia dibagi atas pemerintahan parlementer dan presidensial. Umumnya negara di dunia menganut salah satu dari pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua pemerintahan tersebut.
      Penggolongan kedua sistem pemerintahan didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan lesgislatif. Digolongkan sebagai sistem pemerintahan parlementer apabila badan eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Digolongkan sebagai sistem pemerintahan presidensial apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung lesgislatif.

Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan.
Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.



sumber :